Penguatan Integritas dan Perencanaan Kinerja Tahun 2026 di Pengadilan Militer II-10 Semarang

Semarang, 12 Januari 2026 — Pengadilan Militer II-10 Semarang melaksanakan rangkaian kegiatan internal yang diawali dengan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H., dan didampingi oleh Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Letkol Chk Arie Fitriansyah, S.H., M.H.

Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dilanjutkan dengan pembahasan program kerja Tahun Anggaran 2026, rencana kinerja Tahun Anggaran 2026, serta rencana kinerja bulan Januari 2026. Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program kerja berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja satuan kerja.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi dan integritas aparatur, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7, Nomor 8, dan Nomor 9 Tahun 2016. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan pengucapan serta penandatanganan Pakta Integritas bagi hakim dan aparatur non hakim, penandatanganan komitmen bersama, penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026, serta pengucapan Maklumat Pelayanan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh personel. Dalam momen tersebut, Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang memegang piagam penghargaan dan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang membawa plakat penghargaan Anugerah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Militer Tipe A Terbaik dalam Implementasi E-BERPADU. Penghargaan tersebut menjadi simbol capaian kinerja sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Pengadilan Militer II-10 Semarang menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas aparatur, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.