Semarang - Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) pada saat melakukan tindak pidana masih berdinas aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenanganya Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Militer II-10 SemarangTahun 2017 menetapkan program Rencana Kerja Tahunan (RKT) meliputi pembinaan dan pengelolaan/manajemen organisasi serta pengawasan baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial. Program kerja ini sebagai evaluasi pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2016 dan target pencapaian kinerja tahun anggaran 2017.

 

Dokumen Program Kerja