• Website ini telah menyesuaikan dengan "Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI". #Dilmil II-10 Semarang#

KUHP Militer (KUHPM) yang melandasi peradilan militer dinilai berpotensi menjerat sipil ke dalam peradilan tersebut. KUHPM perlu direvisi untuk menghapus seluruh pasal terkait tindak pidana umum. Hal ini disampaikan pengamat militer UI Andi Wijayanto dalam diskusi "HAM dan Terorisme" di Hotel Santika, Jl KS Tubun, Petamburan, Slipi, Jakarta Barat, Senin (4/12/2006). Menurut Andi, jika KUHPM berjalan, maka akan diatur pula peradilan militer bagi sipil yang melakukan tindak pidana kemiliteran. Padahal selama ini jika terkait tindak pidana kemiliteran, sipil diadili di pengadilan koneksitas. "Sebab dengan revisi KUHPM, maka tidak disebutkan siapa yang menjadi obyek hukum dalam aturan itu. Tapi akan diatur apa saja yang dikategorikan sebagai pidana militer," kata Andi. Andi mencontohkan, tindak pidana yang dilakukan sipil namun bisa menyeret pelaku ke pengadilan militer adalah pembunuhan oleh sipil terhadap komandan atau anggota TNI di barak militer. Untuk itu, terkait revisi KUHPM, lanjut dia, perlu dicabut seluruh pasal dalam tindak pidana umum. Sehingga tindak pidana umum hanya diatur dalam KUHP. "Jadi KUHPM tidak lagi menjadi dasar mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tapi melalui peradilan umum," tandasnya.

12 April 2006