Uraian Tugas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

    1) Uraian kerja (Job Discription) merupakan penjabaran lebih lanjut dari organisasi dan  prosedur  Pengadilan Militer yang disahkan berdasarkan Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 Sub Lampiran VI dari lampiran “K”.
    2) Uraian kerja ini juga menjabarkan lebih lanjut fungsi- fungsi yang ada pada struktur organisasi yang belum dijabarkan dalam sub lampiran dari lampiran “K” Kep Pangab tersebut diatas.
    3) Dengan adanya uraian kerja ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai tugas, tanggung jawab dan kewenangan serta hubungan/ mekanisme  kerja bagi personel yang menempati jabatan dalam struktur organisasi Pengadilan Militer.

B. Maksud dan Tujuan
    Maksud dari penyusunan uraian kerja ini sebagai pedoman bagi personel yang menempati jabatan dalam struktur organisasi di Pengadilan Militer II-10 Semarang agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya di dalam mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien serta berdaya guna dan berhasil guna  secara maksimal.

C. Ruang Lingkup
    Ruang lingkup uraian kerja ini mencakup uraian secara terperinci dari jabatan dalam struktur organisasi Pengadilan Militer yang belum dijabarkan berdasarkan Kep Pangab  tersebut diatas .

D. Sistematika
    Uraian kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

    BAB I PENDAHULUAN
        A. Umum           
        B. Maksud dan Tujuan 
        C. Ruang Lingkup 
        D. Sistematika

    BAB  II PEDOMAN  UMUM
        A. Dasar 
        B. Pengertian Umum
        C. Susunan dan Kedudukan
        D. Kewenangan  dan  Daerah Hukum
        E. Mekanisme kerja
        F. Pemecahan Masalah

    BAB III URAIAN TUGAS  (JOB DISCRIPTION)
        A. Susunan Organisasi
        B. Struktur Organisasi
        C. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

    BAB IV PENUTUP
        A. Kesimpulan
        B. Saran

 

BAB II

PEDOMAN UMUM

A. Dasar
    a. Undang-Undang No. 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
    b. Undang-Undang No. 5 tahun 2009 tentang  Mahkamah Agung.
    c. Keppres Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Militer dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI.
    d. Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 Sub Lampiran VI dari Lampiran “K” tentang Pokok- pokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer (Pengadilan Militer).
    e. Keputusan Panglima  TNI Nomor: Skep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Militer.

B. Pengertian Umum
    a. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan  keadilan berdasarkan Pancasilan dan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Undang-undang No. 48 tahun 2009  tentang Kekuasaan kehakiman).
    b. Salah satu upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah melalui peradilan militer dalam hal ini oleh Pengadilan Militer merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran (UU No. 31 Tahun 1997  ttg  Peradilan Militer).
    c. Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.
    d. Pengadilan Militer dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI (UU No. 31 Tahun 1997 ttg Peradilan Militer).

C. Susunan dan Kedudukan
    Kedudukan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan  kehakiman di lingkungan TNI. Pengadilan Militer di dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman berada dibawah Mahkamah Agung bersana dengan lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang berada dalam satu atap (One Roof System). Dimana dalam pelaksanaannya secara organisasi, administrasi dan financial Mahkamah Agung dengan empat lingkungan badan peradilan dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kedudukan Pengadilan Militer berada di Jl. Kertanegara VI/ 8 Semarang-Jawa Tengah (telp. 024-8457051/website: www.dilmil-semarang.go.id).
    Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh:
    a. Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer terdiri dari :
        1) Pengadilan Militer;
        2) Pengadilan Militer Tinggi;
        3) Pengadilan Militer Utama
    b. Pengadilan Militer Pertempuran

D. Kewenangan dan  Daerah Hukum
    Pengadilan Militer sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI memiliki kewenangan yaitu (pasal 9 UU No. 31 tahun 1997) yaitu :
    a. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
        1) Prajurit;
        2) yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit;
        3) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang- Undang;
        4) seseorang yang tidak termasuk dalam golongan tersebut diatas tetapi atas keputusan Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Kehakiman diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
    b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer;
    c. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

    Sedangkan Pengadilan Militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwanya adalah (Pasal 40 UU No. 31 Tahun 1997) yaitu:
    a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
    b. Mereka yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwanya termasuk dalam tingkatan kepangkatan Kapten ke bawah; dan
    c. Mereka yang berdasarkan pasal 9 angka 1 huruf d UU No. 31 tahun 1997 harus diadili oleh Pengadilan Militer.

    Daerah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang meliputi kabupaten/ kota di Jawa Tengah sebelah utara kecuali: Surakarta, Klaten, Sragen, Wonogiri, Karang Anyar, Sukoharjo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Magelang, Purwokerto (Kep Panglima TNI Nomor: Skep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003).

E. Mekanisme Kerja
    a. Administrasi Umum
    Pelaksanaan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Militer diatur dan berpedoman kepada Buku I berdasarkan Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang administrasi tata persuratan, tata kearsipan dan administrasi keprotokolan, kehumasan dan keamanan.

    b. Administrasi Perkara
    Pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Militer diatur dan berpedoman kepada Buku II berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 084 A/ KMA/SK/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

F. Pemecahan Masalah 
    Di dalam mengatasi permasalahan yang timbul di kedinasan atau organisasi Pengadilan Militer dapat diselesaikan melalui beberapa mekanisme penyelesaian permasalahan berkaitan dengan hak dan kewajiban dari anggota Dilmil. Permasalahan yang timbul di Pengadilan Militer diselesaikan melalui mekanisme antara lain
    a. Rapat Staf, yang yang rutin dilaksanakan secara periodik dipimpin oleh Kadilmil dengan peserta rapat adalah para perwira staf yang bertanggung jawab terhadap lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya;
    b. Jam Komandan, yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan pada awal minggu pertama yang dipimpin oleh Kadilmil dengan perserta seluruh anggota Dilmil yang membahas mengenai permasalahan yaitu:
        1) Evaluasi pelaksanaan tugas pokok;
        2) Evaluasi mengenai penegakkan disiplin;
        3) Evaluasi pembinaan personel;
        4) Pembahasan rencana- rencana kegiatan;
        5) Pnyampaian informasi dan sosialisasi perkembangan situasi dan kondisi serta pertaturan perundang- undangan.
    c. Briefing, yang dapat dilaksanakan oleh masing- masing bidang yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan agar tercapai kinerja yang optimal.

Didalam pelaksanaan mekanisme tersebut diatas selalu diadakan pencatatan berupa notulen hasil dari pelaksanaan mekanisme penyelesaian permasalahan sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.
Permasalahan yang timbul dapat diinventarisasi dan diselesaikan melalui mekanisme tersebut diatas dimana para anggota dapat menyampaikan pendapat, usulan atau solusi untuk permasalahan yang dikemukakan dalam forum tersebut diatas sehingga permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik.

 

BAB III

URAIAN TUGAS  (JOB DISCRIPTION)

A. Susunan Organisasi

    Organiasasi Pengadilan Militer masih didasarkan kepada Sub Lampiran VI dari lampiran “K” Keputusan Pangab Nomor: KEP/01/P/I/1984 tanggal 20  Januari 1984 tentang Pokok- pokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer.

    Organisasi Pengadilan Militer disusun sebagai berikut :
    a. Unsur Pimpinan
        1) Kepala Pengadilan Militer disingkat Kadilmil;
        2) Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Wakadilmil.

    b. Unsur Staf/ pembantu Pimpinan
        Kepaniteraan disingkat Tera.

    c. Unsur Pelayanan
        Tata Usaha dan Urusan Dalam disingkat Taud.

    d. Unsur Pelaksana
        1) Hakim Militer
        2) Kelompok Hakim Militer disingkat Pokkimmil.

B. Struktur Organisasi
    Struktur organisasi Pengadilan Militer tercantum sebagaimana dalam lampiran   Uraian Tugas di Pengadilan Militer II-10 Semarang ini.

C. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab (Uraian Tugas/ Job Discription)
    a. Kepala Pengadilan Militer (Kadilmil)
        1) Kadilmil dijabat oleh seorang pamen sarjana Hukum yang berkedudukan sebagai Hakim Militer.
        2) Di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kadilmil bertanggung kepada Kepala Pengadilan Militer Utama (Kadilmiltama) sedangkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi (Kadilmilti).
        3) Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung sebagai Kadilmil melaksanakan kewajiban sebagai berikut:
            a) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas  penyelenggaraan fungsi- fungsi pengadilan militer.
            b) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Pengadilan Militer guna menjamin terselenggaranya fungsi utama pengadilan militer;
            c) Merencanakan, mempersispkan dan mengatur penyelenggaraan persidangan perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan Militer;
            d) Mengatur pembagian kerja para Hakim Militer sehingga dapat menjamin daya guna dan efektifitas kerja yang baik dalam penyelenggaraan fungsi pengadilan;
            e) Mengawasi pelaksanaan permohonan upaya hukum banding, kasasi, grasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
            f) Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 262 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

    b. Wakil Kepala Pengadilan Militer (Wakadilmil)
        1) Wakadilmil dijabat oleh Pamen Sarjana Hukum yang berkedudukan sebagai hakim militer dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
            a) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua pekerjaan/ kegiatan di pengadilan militer;
            b) Menyampaikan pertimbangan dan saran staf  kepada Kadilmil;
            c)  Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan pengadilan militer;
            d) Mengerjakan  tugas khusus dari Kadilmil;
            e) Mewakili Kadilmil apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
        2) Wakadilmil di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bertanggung jawab kepada Kadilmil.

    c. Kepaniteraan (Tera)
        1) Kepala Kepaniteraan (Katera) berkedudukan  juga sebagai panitera mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
            a) Menyelenggarakan pengurusan administrasi perkara sejak berkas perkara diterima Pengadilan Militer;
            b) menyelenggarakan minutasi perkara baik perkara yang masih dalam proses penyelesaian pada tingkat pertama maupun perkara yang sedang dalam proses pengajuan upaya hokum serta perkara- perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
            c) Menyiapkan dan mengajukan permohonan upaya hukum sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan;
            d) Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan;
            e) Menyelenggarakan kegiatan administarsi umum;
            f) Menyelenggarakan notulen rapat- rapat Dilmil;
            g) Mengatur pembagian kerja para panitera;
            h) Bertindak sebagai panitera dalam persidangan atas penunjukkan Kadilmil;
            i) Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan;
            j) Mempersiapkan laporan- laporan Dilmil seperti laporan perkara bulanan, kuartal, semester dan tahunan;
            k) Mengajukan pertimbangan dan saran staf  kepada Kadilmil khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
        2) Katera dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bertanggung jawab kepada Kadilmil dibawah koordinasi dari Wakadilmil.
        3) Katera disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibidang kepaniteraan juga melaksanakan tugas di bidang keuangan yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
            a. Menguasai bagian anggaran dan berkewajiban mengetahui semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan anggaran.
            b. Membuat evaluasi dan pelaporan mengenai anggaran kepada Pengadilan Tingkat Banding.

            Di dalam melaksanakan tugas di bidang keuangan sebagai KPA, Katera dibantu oleh staf bagian keuangan antara lain:
            a. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K)
            b. Bendahara
            c. Pejabat Penandatangan SPM
            d. Staf Pengelola Keuangan, yang terdiri dari 3 (tiga) orang.

        4) Katera di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di bidang kepaniteraan dibantu oleh Kepala Urusan (Kaur) yang berkedudukan juga sebagai panitera antara lain :
            a)Kaur Administrasi Perkara dan Persidangan disingkat Kaurminradang;
                Dijabat oleh Pama yang berkedudukan sebagai panitara dengan tugas- tugas sebagai berikut:
                - Memeriksa kelengkapan berkas perkara yang diterima dari Otmil baik mengenai persyaratan secara materiel maupun secara formil untuk selanjutnya menyampaikan saran kepada  Kadilmil;
                - Melakukan registrasi terhadap perkara yang masuk atas disposisi dari kadilmil;
                - Mengembalikan berkas perkara yang masih ada kekurangannya  atas disposisi dari  Kadilmil;
                - Melaksanakan minutasi perkara secara tertib dan teratur;
                - Menyusun rencana jadwal persidangan;
                - Menyusun Tapkim dan Tapsid;
                - Menyiapkan ruangan dan kelengkapan sidang;
                - Mengatur ketertiban dan keamanan sidang agar berjalan dengan lancar (apabila diperlukan dapat bekerjasama dengan Polisi Militer);
                - Menyiapkan akta berkekuatan hukum tetap bagi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
            b) Kaur Administarsi Umum disingkat Kaurminu;
                Dijabat oleh Pama berkedudukan sebagai Panitera dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
                - Menyusun konsep- konsep surat keluar dan surat lain sesuai dengan disposisi dari  Kadilmil;
                - Mengatur dan menyusun data personil;
                - Memelihara dan menyelenggarakan buku kondite;
                - Mengajukan Daftar Penilaian Pegawai (DP3) secara rutin maupun  untuk usulan kenaikan pangkat;
                - Menyiapkan dan mengawasi kelengkapan kartu identitas anggota;
                - Mengatur pelaksanaan dan  pemberian cuti bagi para anggota.
            c)Kaur Dokumentasi dan Perpustakaan disingkat Kaurdokpustak;
                Dijabat oleh Pama berkedudukan sebagai Panitera dengan tugas- tugas sebagai berikut :
                - Menyelenggarakan pembinaan kepustakaan hokum sebagai sumber referensi dan informasi bagi anggota Dilmil;
                - Menyusun katalog bagi buku- buku di perpustakaan Dilmil;
                - Menyusun dan merencanakan kebutuhan buku yang diperlukan untuk pengembangan perpustakaan Dilmil;
                - Mendokumentasikan seluruh kegiatan Dilmil baik kegiatan persidangan  maupun kegiatan- kegiatan yang lainnya;
                - Menyusun dan menghimpun bahan- bahan bagi penyusunan penulisan hukum guna kepentingan majalah hukum dan penyuluhan hukum.
            d)Kaur Administrasi Keuangan disingkat Kaurminku
                Dijabat oleh Pama berkedudukan sebagai Panitera dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
                - Menyusun dan merencanakan anggaran untuk setiap tri wulan atau tahun anggaran;
                - Membantu Kadilmil dalam pengawasan penggunaan anggaran;
                - Menghimpun dan melksanakan pemeliharaan terhadap perangkat lunak yang berkaitan dengan keuangan dan anggaran;
                - Merencanakan dan melaksanakan pengurusan administrasi keuangan;
                - Menyiapkan laporan keuangan berkaitan dengan laporan Tri wulan dan laporan Tahunan.

                Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Kaurminku dibantu oleh seorang Bendahara Pengeluaran dengan tugas sebagai berikut:
                - Mengurus pembayaran gaji anggota Dilmil;
                - Melakukan pembayaran sesuai dengan dokumen dan bukti pembayaran berkaitan dengan pengeluaran dinas Dilmil;
                - Mengadakan pencatatan pembukuan keuangan;
                - Mengadakan pengarsipan terhadap dokumen, bukti- bukti hal yang berkaitan dengan keuangan.
        5) Para Kepala Urusan (Kaur) dalam melaksakan tugas dan tanggung jawabnya bertanggung jawab kepada Katera.

    d. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud)
        1) Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud) dipimpin oleh Pama sebagai Kepala Taud disingkat Kataud dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
            a) Menyelenggarakan surat menyurat pada Pengadilan Militer  yang meliputi sebagai berikut:
                -  Mengatur peredaran surat- surat dinas termasu dalam hal penerimaan dan pengirimannya;
                -  Mengatur pengamanan surat dinas;
                -  Mengadakan tulisan- tulisan dinas;
                -  Mengadakan dinas caraka.
            b) Melaksanakan urusan dinas dalam termasuk kebersihan, dan keindahan lingkungan kantor,  pengamanan personel dan materiel, pemeliharaan tata tertib dan disiplin anggota Dilmil;
            c) Menyelenggarakan perawatan personel dan materiel di lingkungan Dilmil;
            d) Mengatur penggunaan perumahan dan kendaraan dinas bagi anggota Dilimil;
            e) Mengatur penggunaan dan perlengkapan ruangan kerja;
            f) Mengatur penerimaan tamu dan hal- hal yang berkaitan dengan protokoler;
            g) Mengatur dan menyiapkan hal- hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan dan lainnya yang diadakan oleh Dilmil;
            h) Mengatur penggunaan listrik, air dan telepon di lingkungan Dilmil.
        2) Kataud bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Kadilmil dibawah koordinasi dari katera.
        3) Kataud dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dibantu oleh Kepala Urusan (Kaur) yaitu:
            a) Kepala Urusan  Tata Usaha disingkat Kaurtu;
                Dijabat oleh Pama atau PNS (gol III) yang memilki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
                - Mengatur  penyelesaian tulisan- tulisan dinas;
                - Mengatur dan menyelenggarakan pengiriman dan penerimaan surat dinas;
                - Mengatur dan mengawasi pengamanan surat dinas;
                - Mengatur pengarsipan surat dinas secara tertib dan teratur  sesuai dengan ketentuan;
                - Menyiapkan bahan- bahan untuk kepeluan laporan berkala  (Laporan Triwulan dan Tahunan);
                - Merencanakan kebutuhan dan pengadaan ATK;
                   
                Kaurtuud dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bertanggung jawab kepada Kataud
                Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Kaurtaud dibantu oleh staf antara lain:

                (1) Agendaris, dengan tugas- tugas sebagai berikut:
                    - Mengagendakan surat masuk dan mencatat surat keluar dalam buku ekspedisi;

   - Menyusun surat yang diterima menurut jenis, sifat dan klasifikasinya untuk diteruskan kepada Kataud 

- Mengamankan surat keluar/ masuk serta menjaga kerahasiaannya;
  - Memelihara buku- buku agenda surat masuk/ keluar;
 - Meneliti surat- surat keluar sebelum dikirim dalam hal; nomor, tanggal, tanda tangan, cap jabatan dan lampiran- lampiran;
 - Dalam pelaksanaan tugasnya agendaris bertanggungjawab kepada Kaurtu.
  (2) Juru Tik, dengan tugas- tugas sebagai berikut:
  - Mengerjakan pengetikan surat dinas dan pengetikan berkas perkara;
  - Memelihara computer agar tetap dapat dioprasionalkan dengan baik;
 - Pengetik dalam pelaksanaan tugasnya  bertanggung jawab kepada Kaurtu.
  (3) Petugas Arsip, dengan tugas- tugas sebagai berikut:
 - Menyusun, menyimpan dan memelihara surat- surat dinas sesuai dengan jenis dan klasifikasinya;
 - Memelihara dan mengamankan surat dinas dari kerusakan dan dari orang yang tidak berhak;
 - Meneliti arsip surat dan melaporkannya kepada Kaurtu apabila sudah memenuhi masa pemusnahan arsip;
 - Petugas arsip dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kaurtu.
 (4)  Caraka, dengan tugas- tugas sebagai berikut:
 - Mengirim surat dinas atau keperluan dinas yang lainnya melalui pos umum atau jasa pengiriman yang lain;
  - Mengambil kiriman surat dari jasa Pos Militer;
 - Meminta atau membuat tanda terima dan mencatat dalam buku ekspedisi baik untuk surat yang diterima  maupun  surat yang dikirimkan;
  - Menjaga  kerahasiaan surat- surat dinas yang diterima/ dikirimkan;
 - Caraka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bertanggungjawab kepada Kaurtu.

 b) Kepala Urusan dalam disingkat  Kaurdal.
 Dijabat oleh Pama atau PNS (gol  III) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1) Memelihara kebersihan, kerapian dan keindahan lingkungan kantor Dilmil;
2) Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan alsitor (alat inventaris kantor) dan alsintor (alat mesin kantor) dengan membuat  daftar  inventaris kantor  pada setiap ruangan kantor Dilmil;
3) Mengatur dan menyiapkan penerimaan tamu- tamu kantor Dilmil dan hal- hal yang berkaitan dengan keprotokoleran;
4) Mengatur dan menyiapkan penyelenggaraan rapat, pertemuan, upacara serta kegiatan lain yang diadakan Dilmil.
        
                Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Kaurdal dibantu oleh:
 (1) Pelayan yang terdiri dari:
   - Pramusaji, dengan tugas: Menyiapkan dan melayani minuman anggota dan tamu  kantor dan membantu pekerjaan kantor lannya;
    - Petugas kebersihan/cleaning  service, dengan tugas: Menyapu,      mengepel dan membersihkan ruangan kantor termasuk ruang sidang, ruang tamu, kamar kecil/ toilet serta halaman kantor kemudian memelihara alat

     - alat kebersihan sehingga memperpanjang masa pakainya;
    - Petugas keamanan/security, dengan tugas membuka dan menutup kantor setiap harinya, bertugas sebagai petugas piket diluar jam kerja, memeriksa kunci- kunci, pintu, jendela setelah jam kerja kantor selesai.
(2) Pengemudi 
   Dalam pelaksanaan tugasnya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
    - Melayani Kadilmil dalam melaksanakan tugas- tugasnya;
    - Melayani kepentingan dinas lainnya apabila diperlukan oleh dinas;
  - Merawat dan menjaga kendaraan dinas sehingga selalu dalam keadaan bersih dan siap untuk digunakan.
  - Dalam melaksanakan tugasnya pengemudi bertanggung jawab kepada Kaurdal.
               
    e) Kelompok Jabatan Fungsional

1) Hakim Militer
            Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang- undang untuk mengadili (Pasal 1 angka 8 UU No. 8 Tahun 1981) termasuk juga dalam hal ini Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi dan Hakim Militer Utama adalah pejabat Negara yang masing- masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan Militer  (Pasal 1 angka 4 UU No. 31  Tahun  1997).
            Untuk diangkat sebagai Hakim Militer seorang Prajurit harus memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1997) yaitu:
            a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
            b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
            c. Tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
         d. Paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum (untuk Pengadilan Militer tingkat pertama);
            e. Berpengalaman  di bidang peradilan dan/ atau hukum; dan
            f. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
2) Panitera
            Panitera bertugas menyelenggarakan administarsi perkara dan membantu hakim dengan mengikuti serta mencatat jalannya persidangan (Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997).

            Untuk dapat diangkat menjadi Panitera pada Pengadilan Militer, seorang Prajurit harus memenuhi syarat (pasal 31 UU No. 31 Tahun 1997) yaitu:
         a. Kepangkatan Panitera dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten;
            b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
            c. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
            d. Tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
            e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
    Pengadilan Militer II-10 Semarang di dalam melaksanakan tugas pokoknya   sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI berdasarkan Kep Pangab Nomor: Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 telah dapat dilaksanakan dengan baik namun demikian dengan telah beralihnya organisasi Pengadilan Militer satu atap (One Roof System) dengan ketiga lingkungan yang lainnya yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dibawah Mahkamah Agung RI maka seharusnya telah dibentuk organisasi yang baru dibawah Mahkamah Agung RI sesuai dengan amanat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sehingga seharusnya organisasi Pengadilan Militer sejak beralih dibawah  Mahkamah Agung segera dibentuk organisasi yang baru dibawah Mahkamah Agung RI.
B. Saran
    Demi terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Militer yang lebih baik dimasa yang akan datang agar segera dibentuk organisasi dan prosedur bagi Pengadilan Militer dibawah Mahkamah Agung sehingga oganisasi Pengadilan Militer dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI dengan lebih baik dan  optimal dimasa yang akan datang.

                                                             Semarang,  Januari 2015

                                                        Kepala Pengadilan Militer II-10

                                                                           ttd

                                                            Surjadi Sjamsir, SH, MH.
                                                      Kolonel Chk Nrp. 1930064880269


http://dilmil-semarang.go.id/p/visi
http://dilmil-semarang.go.id/p/wewenang