Hukum yang Berlaku

Pelanggaran terhadap hukum pidana atau pidana militer pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum.

Hukum Acara Peradilan Militer

Hukum Acara Peradilan Militer (HAPMIL) di atur dalam Undang-Undang No.31 tahun 1997 antara HAPMIL dan KUHAP memiliki hubungan  yang tidak dapat dipisahkan. 0leh karena itu, HAPMIL tidak mengatur hal-hal yang telah diatur dalam KUHAP, aturan-aturan yang di dalam KUHAP yang tidak terdapat dalam HAPMIL otomatis berlaku bagi HAPMIL dengan catatan tidak bertentangan baik tersurat maupun yang tersirat.

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia telah diinsyafi perlunya peradilan militer yang secara organisasi  berdiri terpisah dari peradilan umum, sebagaimana tertuang dalam konsideran peraturan tentang Peradilan Militer Undang-Undang No.7 Tahun 1946 serta setiap perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mengatur susunan dan kekuasaan pengadilan yang dikeluarkan kemudian selalu terdapat ketentuan mengenai adanya peradilan militer yang terpisah dari peradilan umum.

Namun demikian tidak membuat lembaga pengadilan militer menjadi ekslusif dan terpisah dari peradilan yang lain, di era keterbukaan dan kemajuan teknologi dan didukung lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Independensi dan fair trial Pengadilan Militer semakin tidak dapat diragukan, terbukti setiap tahunnya pengadilan militer telah dapat menyelesaikan ratusan bahkan ribuan perkara pidana yang pelakunya adalah tentara serta dapat diekpus keluar sehingga dapat diketahui masyarakat luas.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang menyatakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.


http://dilmil-semarang.go.id/p/visi
http://dilmil-semarang.go.id/p/wewenang