LIMA LANGKAH STRATEGI MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

  • Website ini telah menyesuaikan dengan "Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI". #Dilmil II-10 Semarang#

LIMA LANGKAH STRATEGI MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

5971

Yogyakarta – Humas: Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Salah dua fokus stranas tersebut adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi (RB). Karenanya rencana aksi stranas PK Tahun 2019  diprioritaskan pada pembangunan Zona Integritas (ZI) unit-unit kerja percontohan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi penegak hukum, salah satunya Pengadilan.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yang sudah mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) ini semakin berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan yang baik dan bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagaimana diketahui MA meraih Prestasi WBK ini pada 10 Desember 2018, penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI setelah 7 (tujuh) unit kerja pengadilan dinyatakan lulus berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketujuh unit kerja pengadilan tersebut terdiri atas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Militer II – 08 Jakarta, Pengadilan Militer II – 13 Madiun dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

Sebagai tindak lanjut capaian di atas Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung menyelenggarakan acara Sosialisasi dan Pendampingan 16 Pengadilan Negeri Se-Indonesia dalam Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Yogyakarta pada 2-4 Mei 2019. Didik Purwanto Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring sebagai perwakilan dari Kepala Biro Perencanaan MA melaporkan bahwa acara ini diikuti oleh 99 peserta yang terdiri atas Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama, Hakim Tinggi , Tim ZI, Sekretaris Pengadilan tingkat Banding dan Pertama. Dalam laporannya, Didik juga mengatakan bahwa tujuan acara ini adalah untuk memberikan sosialisasi dalam rangka persiapan pembangunan zona integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.(dirilis dari website Mahkamah Agung RI)

3 Mei 2019